Selamat Hari Pendidikan Nasional, Mari Kita Mendidik ‘Online’ Tanpa Menjajah

0
54

Hari pendidikan yang diperingati pada tanggal 2 Mei menjadi momentum kita bersyukur atas banyak kemajuan dalam bidang pendidikan di Indonesia meskipun masih banyak kekurangannya di pelbagai lini, hal ini harus di tumbuhkan semangat perubahan yang pantang padam. Kondisi Pandemi Covid-19 karena terpaksa meliburkan sekolah selama pandemi, ini memaksa dunia pendidikan untuk menggeser cara Kegiatan Belajar,dari tatap muka ke Online.

Tetap saja, masalah kemudian juga ditimbulkan oleh pergeseran kondisi ini, bagaimana dengan yang tidak mampu membeli quota internet bahkan yang tidak memiliki ponsel?, bagaimana dengan yang tinggal dipedalaman?, atau didaerah terluar Indonesia yang kemajuan teknologi menjadi penjajahan baru bagi kita.

Hari pendidikan nasional seharusnya menjadi pengigat buat bangsa kita, bahwa pendidikan yang dicita-citakan fitrahnya harus membebaskan bukan membelenggu. Tujuan Ki Hajar Dewantara mendirikaan taman siswa untuk menghacurkan pola otoriter dalam pendidikan.

Kurikulum kita yang berparadigma bahwa jika kita sekolah tinggi maka kita akan lebih cepat kaya adalah pemikiran warisan dari penjajah belanda yang membuka sekolah hanya untuk pemenuhan kebutuhan administratif untuk membantu kapitalis dalam produktifitasnya. Jika kita telaah saat ini, pembodohan yang dilakukan belanda malah sudah mengakar dibenak masyarakat Indonesia.

Dahulu, pendidikan Belanda memberlakukan perbedaan warna kulit (color line devision) dan merupakan hambatan masuk sekolah. Sistem pendidikan Belanda mengembangkan disesuaikan dengan status sosial masyarakat ( Eropa, Timur Asing Tionghoa ) dan Bumi Putra(kelompok bangsawan kaum priyayi dan rakyat jelata).

Betapa sulitnya kaum pribumi untuk menaiki tangga mobilitas sosial. Hambatan sosial yang berupa latar keningratan dan kebangsawan menjadi batu sandungan yang berat bagi anak bangsa yang ingin memperbaiki nasib diri dan bangsa. Bagi mereka yang tak sempat mengenyam bangku AMS dan HBS, tentu saja lebih memilih memasuki jenjang pendidikan guru yang setingkat dengan MULO dan AMS sendiri namun dengan kualitas keilmuan dan gengsi di bawahnya. Menjadi guru toh merupakan jenjang kepriyayian yang dicita-citakan meski berada pada posisi terbawah model birokrasi Kolonial Belanda.  

Sejarah pendidikan di tanah Jawa hadir di era kegelapan dan represi yang terulang-ulang. Premis pahlawan rakyat tak ayal dilekatkan pada tokoh-tokoh yang pernah memiliki rekam-jejak membangun ruang pendidikan dan akan gegabah jika menyanjung mereka sebagai mesiah bagi rakyat; apalagi mengenyampingkan ambisi personal dan agenda politis di dalamnya. Lobi-lobi Daendels hanyalah salah satu contoh bagaimana politik bekerja dan jika melihat hanya dari satu sisi sudut pandang saja; dapat mengarahkannya menjadi mesiah pendidikan kerakyatan.

Begitu juga jika kita perlu sekali membawa tokoh yang satu lagi. Ia memakai pendidikan sebagai tool perlawanan terhadap kolonialisme, tapi alat perlawanan yang menjadi rujukan adalah fasisme. Kebencian pada satu kelompok dan pengetahuan tanpa melihatnya secara komprehensif, telah menjadi ciri fasisme sebagai alat politik yang senantiasa berbisik keras-keras di telinga. Fasisme lahir dari keinginan mendominasi atau pula menyingkirkan yang-liyan menjadi berada lebih rendah, apapun alasannya. Dalam persoalan ini, nampaknya Daendels dan Ki Hadjar memiliki kemiripan.

Ki Hadjar Dewantara memercayai mendidik anak dengan cara otoriter dan posisi guru adalah diktator. Kita masih bisa mencarinya dengan cara bertanya pada lulusan-lulusannya dan sebagian mempercayai bahwa cara otoriter dan kediktatoran tersebut ampuh membentuk karakter kebangsaan.

Kediktatoran dibahas Ki Hadjar sejak 1930 hingga 1935 di majalah Wasita, memiliki pengertian yang kontradiktif, “Segala peraturan Taman Siswa harus berdasar demokrasi. Akan tetapi jangan sampai demokrasi itu melambatkan dan merintangi ketertiban dan kedamaian umum, maka dari itu Majelis Luhur mengadakan aturan kediktatoran.”

Banyak masyarakat yang  melihat tokoh sejarah bak pementasan drama klasik, ia hitam atau putih. Dalam perkara khusus, Ki Hadjar Dewantara adalah soal yang lain selain pribadinya yang unik dan dalam hal ini membuat dahi berkernyit: menerjemahkan kediktatoran yang demokratis.

Jika dilihat dari cara pandang saat ini, ia bisa berada di wilayah abu-abu dengan metode pendidikan otoriter versinya itu. Ia mengaktifkan pendidikan melalui pendekatan yang sekiranya dekat dengan tradisi masyarakat yang sudah ratusan tahun terbiasa dengan feodalisme, hal ini menjadi pertimbangan khusus baginya untuk menyebarkan ilmu dengan cara yang tidak asing bagi penduduk di sekitarnya (Yogyakarta).

Jika dilihat pada masa itu, dilakukan sudah melalui diskusi dan menentukan cara terefektif untuk disampaikan, namun bukan yang ideal. Yang jelas kediktatoran bukan cara yang baik dalam mendidik, ia tetap menjajah pemikiran dan kebebasan anak.

Yang Tersisa Saat ini Dari Pendidikan Kolonial Belanda

Ujian Nasional (UN) merupakan mainan politik, adakalanya digalakkan tapi adakalanya dihapus oleh pemerintah, tergantung siapa yang menjadi presiden. Kita bersyukur era Jokowi mulai menghapus UN, sebab sudah jelas UN juga merupakan sikap otoriter dalam pendidikan yang jauh dari makna Hari Pendidikan Nasional yang kita rayakan setahun sekali ini.

Jika perlu sekali mengutip pernyataan Ki Hadjar Dewantara yang tak lekang dimakan waktu, “Pendidikan semestinya tidak terpisah dari masyarakat.” Bersyukurlah kita UN telah dihapuskan dari bumi Indonesia di periode kedua Jokowi.

Saat ini, penjajahan oleh bangsa kita sendiri malah dilakukan ternag-terangan, sekolah masih saja mengejar gengsi demi nilai akhir dan pada saatnya akan bekerja sama dengan bimbingan belajar untuk mendukung goal yang dituju, hal ini menambah beban pembiayaan di luar biaya bulanan sekolah.

Anak-anak pun mau tak mau mengikuti kursus-kursus, yang pada intinya: menghapalkan soal dan jawabannya. Karena memahami pembelajaran menjadi tidaklah penting, jika berhadapan dengan ratusan soal yang kelak mereka hadapi. 

Anak menjadi komoditas nama sekolah dengan adanya lomba: sekolah mana sih yang mampu meluluskan anak dengan nilai yang tinggi yang kelak akan menjadi prestige sekolah yang memenangkan perlombaan absurd yang dilangsungkan.

Sekolah bukan lagi tertuju pada pendidikan karakter, namun eksploitasi anak yang telah dilakukan pemerintah dan instansi pendidikan. Tentu ini bentuk penjajahan memanfaatkan anak-anak sebagai mesin bisnis, disadari atau tidak. Apalagi jika harus sekali membahas 3 hak anak: hak mendapat pendidikan, kasih sayang dan perhatian. Maka yang terlibat dalam bisnis ini, menjadi: negara, instansi pendidikan dan orang tua anak itu sendiri yang tanpa sadar menjerumuskan anak pada lubang kapitalisme pendidikan.

Saat ini pendidikan dimata orang tua sudah semacam hidangan yang bisa dipilih, para orang tua yang mampu secara finansial bisa memilih tipikal pendidikan yang diinginkan oleh anak mereka, tapi bagi yang tak mampu mereka hanya bisa pasrah anak-anak mereka dicekoki sistem pendidikan yang mengikuti ego pemerintah.

Mari kembali kepada esensi pendidikan di Indonesia!, jangan lupakan sejarah

(Penulis: Devi P.Wihardjo, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Nasional Jakarta)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here