May Day Dalam Pandemi, Momentum Buruh Tuntut Hentikan Omnibus Law

0
74
Demo buruh menolak Omnibus Law

“Kami menggoyangkan langit, menggemparkan darat, dan menggelorakan samudera agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2 ½ sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita.” (Ir.Soekarno-Presiden RI ke-1)

Pandemi Virus Corona merubah setiap lini kehidupan manusia, tidak terkecuali kehidupan buruh dan kaum pekerja. Ancaman kelaparan dan kebangkrutan masal dunia usaha kini menhantui Indonesia, Hal ini konon membuat Presiden RI Joko Widodo menjadi sedih akhir-akhir ini, sebagai pemimpin, presiden harus jadi Ksatria terakhir yang bisa menyelamatkan bangsa ini dari hantu resesi.

Ditahun-tahun sebelumnya, secara rutin 1 Mei merupakan hari raya besar kaum buruh dan kelas pekerja progresif yang sadar akan identitas kelas. Hari itu para pekerja menunjukkan solidaritas dengan turun ke jalan, saling menjaga, dan mengingat betapa perjuangan buruh telah membawa banyak perubahan.

Dilansir dari Detik.com, Berdasarkan catatan Organisasi Buruh Internasional, 7 April 2020, penguncian penuh atau parsial telah berdampak pada hampir 2,7 miliar pekerja atau sekitar 81 persen dari total pekerja di dunia. Laporan terbaru ILO, 29 April 2020,menunjukkan angka itu mengalami penurunan dalam dua minggu terakhir menjadi 68 persen, ketika beberapa negara telah melonggarkan penguncian.

Menurut ILO, para pekerja ini dan keluarga mereka tidak akan memiliki sarana untuk bertahan hidup tanpa sumber pendapatan alternatif. Sebagai akibat dari krisis ekonomi, ILO menyebut, 1,6 miliar pekerja informal berpotensi kehilangan mata pencaharian. Pada bulan pertama krisis, diperkirakan mengakibatkan penurunan 60 persen pendapatan pekerja informal secara global. Artinya, terjadi penurunan 81 persen di Afrika dan Amerika, 21,6 persen di Asia dan Pasifik, dan 70 persen di Eropa dan Asia Tengah.

Menyibak sejarah May Day, maka tonggak sejaranya dimulai dari Demo Buruh yang meminta Hak untuk cuti, delapan jam kerja, hak berserikat, hak untuk mendapatkan pesangon, hak untuk kesehatan, hak untuk mendapatkan hari libur, hingga kesetaraan upah bagi laki-laki dan perempuan adalah hak yang diperoleh dari perjuangan kaum buruh.

Satu Mei sebagai sebuah momen bagi buruh telah melewati masa yang panjang. Perayaan hari buruh internasional satu Mei berawal dari perjuangan 200.000 buruh di Amerika pada 1886 yang melakukan mogok massal menuntut delapan jam kerja.

Pada 1 Mei 1886, tepat hari ini 134 tahun lalu, aksi yang mulanya damai ini berubah menjadi panas karena represi aparat. Hingga pada empat Mei para buruh tidak hanya mogok tapi juga melakukan aksi fisik yang dikenal dengan nama Haymarket Affair dan melakukan bentrok fisik dengan aparat. Pada 1 Mei tiga tahun berikutnya Konferensi Sosialis Internasional memperingati Haymarket affair sebagai hari libur bagi para buruh.

Ancaman buruh untuk mengadakan aksi besar-besaran ditengah pandemi membuat pemerintah gusar, untuk itu pemerintah menunda pembahasan omnibus law sepekan sebelum May Day.  Secara tegas Konfederasi Serikat Buruh Internasional – Asia Pasifik (ITUC-AP) yang secara efektif mewakili lebih dari 60 juta anggota dan wilayah di wilayah Asia dan Pasifik, mendukung KSPI dan KSBSI dalam perjuangan mereka menghentikan usulan “RUU Omnibus Law Cipta Kerja”.  Organisasi yang mewakili 59 konfederasi serikat buruh/serikat pekerja nasional yang berafiliasi di 34 negara ini menilai RUU tersebut tak melakukan konsultasi dengan serikat pekerja.

Walaupun dalam pandangan pemerintah, pembahasan omnibus law justru bertujuan untuk menggabungkan beragam regulasi yang tersebar dan tumpang tindih serta tidak ramah terhadap kepentingan investasi dan akselerasi pembangunan ekonomi. Omnibus law dapat menjadi semacam terobosan hukum dalam reformasi sektor regulasi untuk mengatasi banyaknya regulasi. Selain itu, pemerintah juga berkeyakinan bahwa melalui omnibus law, kepentingan dan masa depan pekerja justru lebih pasti dan terlindungi.

Perbedaan pandangan ini menimbulkan hubungan yang diametral dan menghalangi komunikasi dan sinergitas antara pemerintah dan buruh. Rencana buruh melakukan unjuk rasa May Day merupakan bagian HAM yang dilindungi Konstitusi. Hal ini dapat menjadi momentum buruh untuk menyuarakan aspirasi politiknya merespon perkembangan sektor ketenagakerjaan dan pembahasan omnibus law.

Tetapi, situasi pandemi Covid-19 harus menjadi pertimbangan mendasar mengingat unjuk rasa menimbulkan interaksi massa dan kerumunan orang dalam jumlah besar. Walaupun serikat pekerja memastikan akan memenuhi kebijakan phsycal distancing dan menerapkan protokol kesehatan, tapi dalam situasi psikologis massa hal ini tentu akan menimbulkan tantangan dalam kepastian kepatuhannya di lapangan.

Kalau hal ini sampai terjadi, maka ancaman timbul tidak hanya bagi para peserta unjuk rasa, namun juga masyarakat luas. Oleh karena itu, perlunya komunikasi antara serikat kerja dan pemerintah untuk menemukan solusi bersama dan cara-cara penyampaian pendapat yang lebih efektif dan aman tanpa pengerahan massa dalam situasi pandemi covid-19 ini.

Rencana setting omnibus law akan merefleksikan kepentingan para pemangku kepentingan secara proporsional jika tetap mempersilahkan bagi aspirasi publik, termasuk pekerja meski dalam suasana pandemi.

Pertanggungjawaban untuk pembahasan omnibus law tentu tidak hanya menekankan syarat formal saja, tetapi juga materiil yang representatif untuk kepentingan para pihak dan makna filosofis dari suatu UU yaiti nilai keadilan, kepastian, ketertiban hukum, dan kemanfaatan.

Setidaknya kita ingat dengan pesan Soekarno, kita tidak boleh jadi bangsa yang pontang panting untuk mendapatkan uang receh, sementara tenaga Asing tanpa keahlian dibayar mahal dan hidup enak tanpa harus kerja pontang panting.

(Oleh: Devi P. Wihardjo, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Nasional)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here