Jakarta Beri Sanksi Pelangggar PSBB 9.580 Orang dan 3.441 Tempat Usaha

0
38
Foto: Istimewa

JAKARTA- Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan sanksi bagi pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Arifin, sejak 24 April hingga 18 Mei, tercatat 9.580 orang melanggar PSBB dengan berbagai kategori.

Untuk pelanggar yang bergerak di bidang usaha sebanyak 3.441, Pabrik sebanyak 17, dan kantor sebanyak 31. Dalam Pergub yang diundangkan pada 30 April tersebut, pasal yang mengatur sanksi terhadap perusahaan yang tanpa dikecualikan dari PSBB untuk beroperasi, ada dalam Pasal 6.

“Sanksi bagi perusahaan melanggar PSBB yaitu penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan kantor/ tempat kerja, dan denda administratif paling sedikit Rp5 juta dan paling banyak Rp10 juta,” kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin, Selasa (19/05/2020).

“Untuk perusahaan yang dikecualikan dari PSBB namun tidak menerapkan protokol penyebaran Covid-19 maka didenda Rp25 juta atau paling banyak Rp50 juta.”

Sedangkan, jumlah kategori perorangan yang melanggar PSBB disebutkan oleh Arifin sebanyak 6.091. Kategori pelanggaran ini diatur dalam Pasal 4 atau Pasal 11.

“Pasal 4, seluruh warga diwajibkan menggunakan masker dan menjaga jarak fisik saat berkegiatan di luar rumah. Apabila protokol ini dilanggar diberi sanksi berupa sanksi administrasi tertulis, kerja sosial dengan membersihkan fasilitas atau sarana umum sambil mengenakan rompi, atau denda minimal Rp100 ribu, maksimal Rp250 ribu.”

“Pasal 11, berkerumun di tempat atau fasilitas umum dengan jumlah orang melebihi 5 anggota akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, melakukan kerja sosial di fasilitas umum dengan mengenakan rompi, denda minimal Rp100 ribu maksimal Rp250 ribu.”

“Jadi total pelanggar hingga 18 Mei sebanyak 9.850,” kata dia.

Berdasarkan total pelanggaran, Arifin menyebutkan sanksi yang dikenakan pun beragam. Namun, sanksi terbanyak saat ini masih berupa teguran tertulis dan kerja sosial.

“Sebanyak 8.091 teguran tertulis dilakukan dan 983 kerja sosial,” ujarnya.

Sementara sanksi denda dan segel umumnya diberikan kepada pelanggar PSBB dengan kategori tempat usaha. Sejauh ini, kata Arifin, pihaknya telah menyegel tempat usaha sebanyak 441 tempat, dan menjatuhkan denda 110 tempat usaha/kerja.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut penerapan sanksi denda bagi warga tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, tidak dilakukan saat ini. Anies mengatakan denda berlaku setelah distribusi masker gratis oleh Pemerintah Provinsi DKI tuntas.

“Jadi kalau yang terkait dengan masker, penerapan sanksi denda sesudah pembagian masker selesai semua,” ucap Anies di DPRD DKI, Selasa (12/5).

Saat ini, kata Anies, produksi masker kain oleh Pemprov DKI hampir rampung.

Dia menuturkan, setiap kelurahan di seluruh Provinsi Jakarta akan disediakan masker kain bagi warganya. Apabila warga tidak memiliki stok masker dapat memintanya ke kelurahan.

Atas pertimbangan itu, Anies menegaskan saat ini sanksi yang diterapkan bagi warga tidak menggunakan masker masih berupa peringatan tertulis.

“Sebelum tuntas pembagian masker, sanksinya bentuk peringatan. Kan ada sanksinya bentuknya peringatan, bentuknya peringatan tertulis,” jelasnya. 

Artikel ini dilansir dari: https://www.merdeka.com/jakarta/9580-melanggar-psbb-di-jakarta-3441-bidang-usaha-ditutup.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here