DPR Minta BI Cetak Uang Rp.600 Triliun, Pengamat: Ngawur!

0
49

JAKARTA-Beberapa waktu lalu, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) mengusulkan agar Bank Indonesia (BI) mencetak uang senilai Rp 600 triliun, sebagai upaya penyelamatan ekonomi nasional di tengah wabah corona. Beberapa pengamat mengatakan DPR ngawur, hal ini dibahas oleh Pengamat Ekonomi Rizal Ramli dalam feed laman instagramnya @Rizalramli.official, Jumat (08/05/2020)

Dilansir dari JPNN, Ekonom senior Rizal Ramli menanggapi usulan Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah agar Bank Indonesia (BI) mencetak uang sekitar Rp400 triliun hingga Rp 600 triliun, guna menopang pembiayaan penanganan pandemi virus corona jenis baru (Covid-19).

Lewat cuitannya di Twitter, mantan menteri koordinator kemaritiman itu juga memberikan peringatan keras kepada DPR.

“DPR @DPR_RI apa ndak malu? Ketum Partai yang ngotot, masak mau mengorbankan partainya hanya untuk ambisi pribadi yg ngawur dan merusak ekonomi Indonesia? Cetak uang akan picu inflasi dan rontok-kan nilai Rupiah!!” cuit @RamliRizal, Rabu (06/05) lalu.

Terpisah, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan rekomendasi kepada BI untuk mencetak uang Rp400-600 triliun, kemungkinan karena skenario penganggaran pemerintah untuk menangani Covid-19 diperkirakan tidak mencukupi.

Legislator Gerindra ini pun tidak setuju dengan gagasan tersebut karena akan berdampak pada risiko inflasi yang tinggi.

Implikasinya menurut dia akan berat bagi perekonomian nasional.

“Apabila terjadi inflasi maka peredaran uang menjadi tinggi di masyarakat, jika tidak diimbangi dengan pasokan produksi yang memadai akan berakibat, harga barang akan melonjak yang membuat daya beli masyarakat menurun,” kata Hergun.

Di sisi lain, sektor industri akan mengurangi produksi karena harga barang yang tinggi.

Imbasnya, industri atau perusahaan bisa mengurangi jumlah tenaga kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja.

“Hal ini membuat perekonomian Indonesia merosot dan investasi di Tanah Air menjadi tidak menarik di kalangan investor serta stabilitas rupiah menjadi anjlok,” kata Hergun.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan, saat ini pemerintah tengah menimbang sejumlah langkah yang bisa diambil untuk menyelamatkan ekonomi nasional di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

Politikus PDI Perjuangan ini menyarankan beberapa opsi demi menjaga stabilitas keuangan nasional.

Hal ini karena skenario penganggaran yang direncanakan pemerintah tampaknya kurang mencukupi.

Menurut Said, usulan tersebut didasarkan pada ancaman terhadap keringnya likuiditas perbankan sebagai akibat menurunkannya kegiatan ekonomi, sehingga menurunnya kemampuan debitur membayar kredit.

“Selain itu, membesarnya kebutuhan pembiayaan APBN yang tidak mudah ditopang dari pembiayaan utang melalui skema global bond, maupun pinjaman internasional melalui berbagai lembaga keuangan,” ujar Said Abdullah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/4).

Berpijak pada dua hal tersebut, Banggar DPR merekomendasikan kepada Bank Indonesia dan pemerintah untuk melakukan sejumlah hal salah satunya mencetak uang dalam jumlah besar.

“Bank Indonesia juga dapat mencetak uang dengan jumlah Rp 400-600 triliun sebagai penopang dan opsi pembiayaan yang dibutuhkan oleh pemerintah,” katanya menyarankan.(str)

Sebelumnya, Dilansir dari Kontan, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, mencetak uang besar-besaran bukanlah hal lazim yang dilakukan oleh bank sentral. Oleh karena itu, BI tidak akan melakukan pencetakan uang secara besar-besaran.

“Jadi pandangan-pandangan tersebut tidak sejalan dengan hal yang lazim dilakukan oleh bank sentral, tentu tidak akan dilakukan juga oleh BI,” ujar Perry di dalam rapat virtual dengan DPR RI, Rabu (06/05/2020) lalu.

Lebih lanjut, Perry menjelaskan, dalam melakukan kebijakan moneter, bank sentral selalu melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Mulai dari melakukan perencanaan, pencetakan, ataupun pemusnahan uang.

Menurut Perry, jumlah uang yang akan dicetak oleh BI selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun indikator untuk menentukan jumlah uang yang dicetak adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta memperhatikan stok.

“Kalau pertumbuhan ekonominya 5{81a37faf8f3e1ec2f9aa7abbc3a9c48bfb86bdb340bb4fedd4ad40a11bbf2ba9}, inflasinya 3{81a37faf8f3e1ec2f9aa7abbc3a9c48bfb86bdb340bb4fedd4ad40a11bbf2ba9} ya kurang lebih pertumbuhan dari pencetakan uang ya 5+3 sekitar 8{81a37faf8f3e1ec2f9aa7abbc3a9c48bfb86bdb340bb4fedd4ad40a11bbf2ba9}. Tapi juga mempertimbangkan stoknya, ada yang musnah dan sebagainya ya kurang lebih antara 8{81a37faf8f3e1ec2f9aa7abbc3a9c48bfb86bdb340bb4fedd4ad40a11bbf2ba9}-10{81a37faf8f3e1ec2f9aa7abbc3a9c48bfb86bdb340bb4fedd4ad40a11bbf2ba9} itu yang diakukan prosesnya,” lanjut Perry.

Keseluruhan proses ini, kata Perry, dilakukan sesuai dengan tata kelola yang telah digariskan oleh Undang-Undang (UU) Mata Uang. Proses ini pun selalu melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun, sehingga secara keseluruhan proses ini sesuai dengan yang seharusnya dilakukan.

Untuk itu, pandangan mengenai BI akan mencetak uang dan membagikannya kepada masyarakat tidak akan terjadi. Pasalnya, tidak sesuai dengan praktik yang selama ini dilakukan oleh BI.

“Tugasnya BI adalah mengelola likuiditas uang dan perbankan supaya melebihi cukup. Tentu saja nanti akan memberikan stimulus fiskal supaya ekonominya bergerak, serta likuiditas yang kami gelontorkan ke perbankan bisa mendukung kegiatan ekonomi,” kata Perry. (str)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here